Pencairan Dana Santuan Kematian dikeluhkan

BEJO – Proses pencairan dana santunan kematian di Kota Mojokerto ternyata tidak seperti yang diharapkan dan cenderung ruwet. Setidaknya hal itu terjadi sejak dua tahun terakhir.

Masalahnya,  uang santuan Kematian sebesar Rp 250 ribu yang diberikan kepada keluarga warga Kota Mojokerto yang meninggal dunia itu terkesan cukup sulit untuk dicairkan.

Kondisi ini tidak semudah yang dijanjikan penggagasnya, Abdul Gani Suhartono, mantan walikota Mojokerto beberapa tahun silam. Dana yang dipasok APBD itu baru bisa direalisasi jika sudah terkumpul sedikitnya 20 pengajuan. Atau pencairan dana dilakukan jika sudah ada 20 warga yang meninggal dunia.

Tak pelak, birokrasi yang berbelit dan kaku yang diterapkan Pemkot untuk pencairan santunan kematian ini terus menuai kecaman warga. Tak hanya pencairan dana yang memakan waktu lama, kesan diombang-ambing birokrasi pun tak terelakkan. Bambang salah seorang ketua RT di lingkungan Kemasan, Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon mengungkap, salah satu keluarga warga yang meninggal tahun 2014 lalu, hingga saat ini belum menerima santuan. Pihak kelurahan terkesan lepas tangan.

“Kata pihak kelurahan saya diminta untuk menanyakan langsung ke bagian Kesra. Namun jawaban dari Kesra harus menunggu minimal harus ada 20 orang meninggal, kemudian baru diajukan pencairannya. Ini konyol,” ujar  Bambang.. Menurutnya, program santunan kematian tidak bisa diharapkan lagi untuk meringankan beban warga yang tengah berduka. “Kalau tidak lancar begini, ya dihapus saja daripada membingungkan masyarakat,” tegasnya.

Dikonfirmasi masalah  ini, Kabag Kesra Sekkota Mojokerto, Zuhrini membenarkan jika harus menunggu 20 korban meninggal dunia untuk mencairkan dana kematian. "Tidak bisa saya mencairkan satu - satu pengajuan," elaknya. Sebenarnya, lanjut Zuhrini, dana bantuan kematian berada di pos anggaran kelurahan. Karena kelurahan sekarang sebagai kuasa pengguna anggaran. "Anggarannya itu sebenarnya ada di kelurahan. Kesra hanya bertugas mengajukan ke DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Asset, red)," tandas Zuhrini.

Secara terpisah Kepala DPPKA Pemkot Mojokerto Agung Mulyono menandaskan jika tidak ada alasan untuk memperlambat pencairan dana yang sudah dialokasikan dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). "Sejak awal tahun, setiap Pengguna Anggaran (PA) itu kita berikan UP (Uang Persiapan, red) untuk biaya operasional. Termasuk kelurahan juga kita berikan UP," tuturnya.

Jika alasan kelurahan ataupun kesra kehabisan dana operasional senilai UP, menurut Agung juga tidak masuk akal. "Ketika UP sudah terpakai 75 persen, PA bisa langsung mengajukan GU (ganti uang, red), jadi tidak alasan kalau kehabisan atau keterlambatan dana itu," terang mantan kabag hukum Pemkot Mojokerto ini.

Sementara itu kalangan Dewan setempat pun bersungut dan menilai Pemkot mulai mlempem mengawal program yang ditopang APBD tersebut. Hardiyah Santi wakil ketua komisi III (bidang kesra) DPRD kota Mojokerto terkejut mendapat informasi mekanisme pencairan dana kematian tersebut. "Saya akan cek ke bagian kesra, apa alasan keterlambatan pencairan dana bantuan kematian. Karena kita kan sudah menyetujui anggaran itu dalam APBD 2015," tegas politisi Partai Golkar ini.

Jika diperlukan, lanjut Santi, Komisi III akan memanggil semua yang berhubungan dengan pencairan dana kematian itu. Mulai dari kelurahan, kecamatan, bagian kesra hingga DPPKA. "Kita akan meminta penjelasan semuanya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan keterlambatan itu," pungkas anggota dewan dua periode ini. (wes) (BACA SUMBER ASLINYA DISINI)

Belum Dapat Wakil, Partai Golkar Tetap Dukung Incumbent

MAJA mojokerto | Partai Golkar tetap dukung siapapun yang jadi wakil Incumbent Mustofa kamal pasa dalam bursa Pilbub nanti.
Subandi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto, Sabtu (21/02/2015) mengatakan, Golkar sudah menyatakan dukungan pada MKP pada pilbup Panti, termasuk siapapun wakilnya yang digandeng. '' Soal siapa calon Bupati yang digandeng MKP tetap dikoordinasikan dengan DPD dan DPP Partai Golkar, karena semua keputusan ada di DPP Partai Golkar,'' Tambahnya.
Sebelumnya, DPD Partai Golkar sudah menyatakan dukunganya pada Mustofa Kamal Pasa dalam pemilihan Bupati 2015 meskipun belum tahu siapa calon wakil Bupatinya.(feb)

(BACA SUMBER ASLINYA DISINI)

Bupati Serap Aspirasi ke Tiga Desa dan Kecamatan

Bupati Mojokerto MKP saat berdialog dengan warga

BEJO - Kegiatan  rembug desa Bupati Mustafa Kamal Pasah (MKP) dilakukan  di tiga yang dimulai dari Desa Lebak Jabung Kecamatan Jatirejo, Gemekan Kecamatan Sooko dan Mojodadi, Kecamatan Kemlagi.   Kegiatan   diawali dengan mengujungi Dusun Lebak Geneng dan langsung berdialog dengan masyarakat.Bupati mendengar semua keluhan masyarakat diantaranya  pelebaran jalan, penerangan jalan,  perbaikan pipa saluran air  serta drainase. Menanggapi keluhan tersebut Bupati MKP langsung memerintah Kepala Desa Lebak Jabung untuk segera  mengajukan  proposal terkait permintaan bantuan masyarakat  tersebut sehingga segera di direalisasi. Bupati MKP juga menyampaikan, bahwa   melalui kegiatan Rembug Deso ini pihaknya ingin membangun desa sebaik – baiknya untuk kepentingan masyarakat dan sesuai kebutuhan  Desa. “Dengan adanya pelebaran jalan, perbaikan Drainase dan penerangan jalan,  saya ingin mengubah desa ini  menjadi seperti kota dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” tuturnya. Setelah berdialog dengan masyarakat,  Bupati berjalan kaki menuju  Bendungan Selo Malang yang ada di Dusun Lebak yang selama ini dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Terkait dengan itu bupati berencana akan mengembangkan Bendungan Selo Malang tersebut yang mana pada musim penghujan dapat menanpung air hujan lebih besar dan kalau musim kemarau dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian di sekitarnya. Tidak hanya itu bendungan itu juga dapat digunakan sebagai tempat Wisata yang mana juga akan  membuka perekonomian kreatif  untuk masyarakat sekitar serta untuk usaha Perikanan di desa tersebut.

Di Balai Desa Lebak Jabung Bupati menyampaikan bahwa kegiatan Rembug Desa ini merupakan lanjutan program sambang desa yang dilaksanakan pada tahun 2014 kemarin yang mana hanya mengunjungi balai Desa dan hanya menyampaikan program – program.. Tetapi  untuk program rembug desa ini saya bersama kepala SKPD  berdialog dan  melihat langsung kondisi  masyarakat yang ada di dusun – dusun  sehingga kita bisa mengetahui apa yang diperlukan dan diharapan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya Bupati MKP melakukan kegiatan sama di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko dan Mojodadi, Kecamatan Kemlagi. Berbeda dengan sambang desa yang bupatinya hanya menyapa dan berdialog di balai desa,  maka rembung desa bupati  menyapa dan berdialog langsung di balai dusun. Bahkan, bupati  di dampingi Kepala SKPD dan Muspika berjalan keliling  dusun satu per satu untuk melihat langsung kondisi dan keinginan masyarakat. Selain itu juga untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat sehingga program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto kedepan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.   Dusun yang pertama di kunjungi oleh bupati adalah Dusun Kedawung. Pada kesempatan itu masyarakat menyampaikan aspirasinya tentang ketahanan pangan yang meliputi masalah pengairan (irigasi), hampir 100% tidak ada air, selama ini warga  mengatasi dengan menggunakan mesin diesel,   masalah pupuk bersubsidi supaya di akses di daerah(BACA SUMBER ASLINYA DISINI)