Sopir ELF ORANGE Maut di Mojokerto Diancam Penjara 6 Tahun

MOJOKERTO (BangsaOnline) - Sopir yang membawa rombongan pengajian dan mengalami kecelakaan di Pacet, Minggu (15/02) terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Sebab sopir yang bernama Sugeng Karyadi, warga Sumobito Jombang tersebut mengakui tidak menguasai medan jalan sehingga dianggap lalai.Menurut Undang-undang tentang Lalu Lintas, kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia termasuk hukum pidana. Hal itu dikatakan Iptu Sariyanto, Kanit Laka Satlantas Polres Mojokerto Kabupaten, Selasa (17/02). Kanit Laka mengatakan bahwa Sugeng sang sopir Isuzu Elf maut itu mengakui kalau selama ini dirinya tidak pernah melewati jalur sendi yang memang terkenal ekstrim.

(Baca Berita ELF Orange Terguling di Sekitar Cangar)

”Sehingga saat melewati turunan tajam, sopir terkejut dan mobil yang ia kemudiakan oleng dan menabrak tebing kemudian terguling. Dan berakibat dua orang meninggal dan enam orang luka parah,'' ujarnya.

Namun kanit laka mengaku, sampai saat ini polisi masih belum bisa melanjutkan pemeriksaan. Karena Sugeng sudah dibawa pulang paksa oleh keluarganya dini hari kemarin tanpa sepengatuhuan penyidik unit laka.”Rencananya, dalam dua atau tiga hari ke depan polisi akan mendatangi rumah Sugeng di Sumobito, Jombang untuk memintai keterangan lanjutan”, tandas Sariyanto.

Ditambahkan dia, akibat kecelakaan tersebut Sugeng juga mengalami luka cukup parah di bagian kepala. Seperti di informasikan sebelumnya, sebanyak 15 orang rombongan pengajian asal Jombang mengalami kecelakaan di jalan raya Sendi Pacet tepatnya di kawasan Dusun Gothekan, Minggu (15/02) petang. Akibatnya dua orang meninggal karena Isuzu Elf yang ditumpangi terguling saat melewati turunan jalan yang curam.editor : Revol wartawan : Ahmad Gunadhi

(BACA SUMBER ASLINYA DISINI)

Baru Dua Bulan Bebas, Pria di Mojokerto Dibui lagi

MOJOKERTO (BangsaOnline) - Muhamad Muklason (30) warga Desa Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto kemarin (18/2) dibekuk petugas Unit Reskrim Polsek Ngoro di kawasan persawahan desa setempat.Penangkapan itu sekaligus mengakhiri pelarian tersangka selama tiga bulan setelah berhasill membobol pabrik gitar PT PSE yang berada di komplek NIP Ngoro pada Desember silam hingga mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.‘’Setelah kita dapatkan identitas pelaku, saya langsung memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan pengejaran,” ungkap Kapolsek Ngoro Kompol M Iskhak di ruang kerjanya, kemarin.Diakui Iskhak, pelaku tergolong licin dan sangat lihai dalam melakukan aksinya, terbukti dirinya mampu masuk dan berhasil menguras isi pabrik walau beraksi sendirian. Barang jarahan berupa asesoris perlengkapan gitar listrik berhasil digondol hanya dalam waktu semalam.
“Dalam pengakuan tersangka ia melakukan pencurian ditempat tersebut sebanyak dua kali, sedangkan barang curian ia jual ke toko-toko musik yang berada di wilayah Malang,” jelasnya.
Dari aksi selama dua kali tersebut pihak pabrik mengaku mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
“Selain dipabrik PT. PSE ia juga merencanakan pencurian di pabrik lain namun keburu tertangkap,” tambahnya.Seperti diinformasikan, sebelum melakukan aksi tersebut pelaku tercatat baru bebas dari lembaga pemasyarakat dengan kasus yang sama. Rupaya selama dua bulan menghirup udara bebas, pelaku sudah rindu dan kembali melakukan aksi pencurian.“Pelaku akan kita kenakan pasal 363 KUHP tetang tindak pidana pencurian,” pungkasnya.editor : Revol wartawan : Gunadhi
(BACA SUMBER ASLINYA DISINI)

Pencairan Dana Santuan Kematian dikeluhkan

BEJO – Proses pencairan dana santunan kematian di Kota Mojokerto ternyata tidak seperti yang diharapkan dan cenderung ruwet. Setidaknya hal itu terjadi sejak dua tahun terakhir.

Masalahnya,  uang santuan Kematian sebesar Rp 250 ribu yang diberikan kepada keluarga warga Kota Mojokerto yang meninggal dunia itu terkesan cukup sulit untuk dicairkan.

Kondisi ini tidak semudah yang dijanjikan penggagasnya, Abdul Gani Suhartono, mantan walikota Mojokerto beberapa tahun silam. Dana yang dipasok APBD itu baru bisa direalisasi jika sudah terkumpul sedikitnya 20 pengajuan. Atau pencairan dana dilakukan jika sudah ada 20 warga yang meninggal dunia.

Tak pelak, birokrasi yang berbelit dan kaku yang diterapkan Pemkot untuk pencairan santunan kematian ini terus menuai kecaman warga. Tak hanya pencairan dana yang memakan waktu lama, kesan diombang-ambing birokrasi pun tak terelakkan. Bambang salah seorang ketua RT di lingkungan Kemasan, Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon mengungkap, salah satu keluarga warga yang meninggal tahun 2014 lalu, hingga saat ini belum menerima santuan. Pihak kelurahan terkesan lepas tangan.

“Kata pihak kelurahan saya diminta untuk menanyakan langsung ke bagian Kesra. Namun jawaban dari Kesra harus menunggu minimal harus ada 20 orang meninggal, kemudian baru diajukan pencairannya. Ini konyol,” ujar  Bambang.. Menurutnya, program santunan kematian tidak bisa diharapkan lagi untuk meringankan beban warga yang tengah berduka. “Kalau tidak lancar begini, ya dihapus saja daripada membingungkan masyarakat,” tegasnya.

Dikonfirmasi masalah  ini, Kabag Kesra Sekkota Mojokerto, Zuhrini membenarkan jika harus menunggu 20 korban meninggal dunia untuk mencairkan dana kematian. "Tidak bisa saya mencairkan satu - satu pengajuan," elaknya. Sebenarnya, lanjut Zuhrini, dana bantuan kematian berada di pos anggaran kelurahan. Karena kelurahan sekarang sebagai kuasa pengguna anggaran. "Anggarannya itu sebenarnya ada di kelurahan. Kesra hanya bertugas mengajukan ke DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Asset, red)," tandas Zuhrini.

Secara terpisah Kepala DPPKA Pemkot Mojokerto Agung Mulyono menandaskan jika tidak ada alasan untuk memperlambat pencairan dana yang sudah dialokasikan dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). "Sejak awal tahun, setiap Pengguna Anggaran (PA) itu kita berikan UP (Uang Persiapan, red) untuk biaya operasional. Termasuk kelurahan juga kita berikan UP," tuturnya.

Jika alasan kelurahan ataupun kesra kehabisan dana operasional senilai UP, menurut Agung juga tidak masuk akal. "Ketika UP sudah terpakai 75 persen, PA bisa langsung mengajukan GU (ganti uang, red), jadi tidak alasan kalau kehabisan atau keterlambatan dana itu," terang mantan kabag hukum Pemkot Mojokerto ini.

Sementara itu kalangan Dewan setempat pun bersungut dan menilai Pemkot mulai mlempem mengawal program yang ditopang APBD tersebut. Hardiyah Santi wakil ketua komisi III (bidang kesra) DPRD kota Mojokerto terkejut mendapat informasi mekanisme pencairan dana kematian tersebut. "Saya akan cek ke bagian kesra, apa alasan keterlambatan pencairan dana bantuan kematian. Karena kita kan sudah menyetujui anggaran itu dalam APBD 2015," tegas politisi Partai Golkar ini.

Jika diperlukan, lanjut Santi, Komisi III akan memanggil semua yang berhubungan dengan pencairan dana kematian itu. Mulai dari kelurahan, kecamatan, bagian kesra hingga DPPKA. "Kita akan meminta penjelasan semuanya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan keterlambatan itu," pungkas anggota dewan dua periode ini. (wes) (BACA SUMBER ASLINYA DISINI)

Belum Dapat Wakil, Partai Golkar Tetap Dukung Incumbent

MAJA mojokerto | Partai Golkar tetap dukung siapapun yang jadi wakil Incumbent Mustofa kamal pasa dalam bursa Pilbub nanti.
Subandi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mojokerto, Sabtu (21/02/2015) mengatakan, Golkar sudah menyatakan dukungan pada MKP pada pilbup Panti, termasuk siapapun wakilnya yang digandeng. '' Soal siapa calon Bupati yang digandeng MKP tetap dikoordinasikan dengan DPD dan DPP Partai Golkar, karena semua keputusan ada di DPP Partai Golkar,'' Tambahnya.
Sebelumnya, DPD Partai Golkar sudah menyatakan dukunganya pada Mustofa Kamal Pasa dalam pemilihan Bupati 2015 meskipun belum tahu siapa calon wakil Bupatinya.(feb)

(BACA SUMBER ASLINYA DISINI)

Bupati Serap Aspirasi ke Tiga Desa dan Kecamatan

Bupati Mojokerto MKP saat berdialog dengan warga

BEJO - Kegiatan  rembug desa Bupati Mustafa Kamal Pasah (MKP) dilakukan  di tiga yang dimulai dari Desa Lebak Jabung Kecamatan Jatirejo, Gemekan Kecamatan Sooko dan Mojodadi, Kecamatan Kemlagi.   Kegiatan   diawali dengan mengujungi Dusun Lebak Geneng dan langsung berdialog dengan masyarakat.Bupati mendengar semua keluhan masyarakat diantaranya  pelebaran jalan, penerangan jalan,  perbaikan pipa saluran air  serta drainase. Menanggapi keluhan tersebut Bupati MKP langsung memerintah Kepala Desa Lebak Jabung untuk segera  mengajukan  proposal terkait permintaan bantuan masyarakat  tersebut sehingga segera di direalisasi. Bupati MKP juga menyampaikan, bahwa   melalui kegiatan Rembug Deso ini pihaknya ingin membangun desa sebaik – baiknya untuk kepentingan masyarakat dan sesuai kebutuhan  Desa. “Dengan adanya pelebaran jalan, perbaikan Drainase dan penerangan jalan,  saya ingin mengubah desa ini  menjadi seperti kota dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” tuturnya. Setelah berdialog dengan masyarakat,  Bupati berjalan kaki menuju  Bendungan Selo Malang yang ada di Dusun Lebak yang selama ini dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Terkait dengan itu bupati berencana akan mengembangkan Bendungan Selo Malang tersebut yang mana pada musim penghujan dapat menanpung air hujan lebih besar dan kalau musim kemarau dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian di sekitarnya. Tidak hanya itu bendungan itu juga dapat digunakan sebagai tempat Wisata yang mana juga akan  membuka perekonomian kreatif  untuk masyarakat sekitar serta untuk usaha Perikanan di desa tersebut.

Di Balai Desa Lebak Jabung Bupati menyampaikan bahwa kegiatan Rembug Desa ini merupakan lanjutan program sambang desa yang dilaksanakan pada tahun 2014 kemarin yang mana hanya mengunjungi balai Desa dan hanya menyampaikan program – program.. Tetapi  untuk program rembug desa ini saya bersama kepala SKPD  berdialog dan  melihat langsung kondisi  masyarakat yang ada di dusun – dusun  sehingga kita bisa mengetahui apa yang diperlukan dan diharapan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya Bupati MKP melakukan kegiatan sama di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko dan Mojodadi, Kecamatan Kemlagi. Berbeda dengan sambang desa yang bupatinya hanya menyapa dan berdialog di balai desa,  maka rembung desa bupati  menyapa dan berdialog langsung di balai dusun. Bahkan, bupati  di dampingi Kepala SKPD dan Muspika berjalan keliling  dusun satu per satu untuk melihat langsung kondisi dan keinginan masyarakat. Selain itu juga untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat sehingga program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto kedepan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.   Dusun yang pertama di kunjungi oleh bupati adalah Dusun Kedawung. Pada kesempatan itu masyarakat menyampaikan aspirasinya tentang ketahanan pangan yang meliputi masalah pengairan (irigasi), hampir 100% tidak ada air, selama ini warga  mengatasi dengan menggunakan mesin diesel,   masalah pupuk bersubsidi supaya di akses di daerah(BACA SUMBER ASLINYA DISINI)

DPRD Bahas Pesangon Bagi Kades di Mojokerto Yang Purna Tugas

subandi, wakil ketua DPRD Kab. Mojokerto/majamojokerto.com

MAJA mojokerto | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto membahas pesangon bagi Kepala Desa (Kades) yang sudah Purna Tugas.
Saat ini Panitia Kusus (Pansus) DPRD masih mencari Korelasi Dasar Hukum atau aturan soal pesangon bagi kepala Desa yang purna tugas.
Ismail pribadi - Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto kepada Budi Prasetyo – Reporter Maja FM, Minggu (22/02/2015) mengatakan, kalau memang itu ada dasar hukumnya dan tidak menyalahi UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, maka bisa ditambahkan dalam peraturan daerah (Perda) tentang Kepala Desa. Sebab pesangon sebagai salah satu penghargaan atas kerja Kepala Desa.
Sementara Subandi - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto mengatakan, selain mengacu pada aturan yang ada, Dewan juga akan mempertimbangkan kearifan lokal. Agar Perda yang dibuat tidak bermasalah dikemudian hari.
”Di Bondowoso sudah selesai membuat Perda Kepala Desa. Salah satu poin dalam perda tersebut, pesangon Kepala Desa yang purna tugas. Bahkan poin itu disetujui Gubernur”, kata Subandi.
“Kalau di Bondowos bisa, maka di kabupaten Mojokerto kemungkinan juga bisa. Namun sekarang masih mencari dasar hukumnya”, imbuhnya. (and)

(BACA SUMBER ASLINYA DISINI)

Dinas Pengairan Kerja Ekstra, Normalisasi Sungai

Mojokerto-(satujurnal.com) Curah hujan yang cukup tinggi dan tidak menentu di Kabupaten Mojokerto, menyebabkan Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto bekerja ekstra agar tidak terjadi banjir di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan Normalisasi sungai atau pengerukan sedimen yang ada di dasar sungai menjadi salah satu prioritas Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto. "Saat ini, kita sudah melakukan kegiatan normalisasi sungai. Hal ini kita lakukan, untuk penangulangan banjir yang setiap saat bisa terjadi. Karena curah hujan yang tidak menentu dan cukup tinggi," ungkap Didik Pancaning Argo. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto, Jum'at (20/2/2015). Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bila saat ini normalisasi sungai yang dilakukan fokus pada daerah daerah yang rawan banjir atau yang menjadi langganan banjir jika musim penghujan tiba. "Untuk saat ini, para petugas yang ada di Dinas Pengairan sudah bekerja ekstra untuk melakukan normalisasi sungai agar masalah banjir bisa teratasi. Alat berat sudah kita turunkan untuk melakukan normalisasi sungai yang endapan sedimennya sudah banyak dan khususnya di daerah yang rawan atau biasa menjadi langganan banjir jika musim penghujan tiba," terang nya. Tidak Hanya itu, Didik juga mengatakan jika di tahun anggaran 2015 akan berupaya lebih maksimal untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan sungai yang ada di Kabupaten Mojokerto. "Dengan tenaga serta alat yang dimiliki Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto. akan kita maksimalkan untuk normalisasi sungai. Kalau memungkinkan, kita juga berharap ada tambahan tenaga, untuk perawatan dan pemeliharaan sungai-sungai yang ada. Hal itu kita lakukan dengan harapan, agar Kabupaten Mojokerto bisa terbebas dari bencana banjir," pungkas Didik. (jabir) (BACA SUMBER ASLINYA DISINI)

Pasokan Tersendat, Harga Beras Naik

Mojokerto-(satujurnal.com) Pasokan beras di tingkat pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Mojokerto dalam sepekan terakhir tersendat. Terjadi pengurangan pasokan secara signifikan dari tingkatan petani ke pedagang. Selain karena proses pengeringan padi lebih lama karena intensitas curah hujan tinggi, musim panen raya baru akan berlangsung bulan depan disebut-sebut menjadi biang tersendatnya stok beras. Stok terbatas ini memicu kenaikan harga hingga Rp 1.000 per kilogram. “Harga beras sekarang naik Rp 1.000 per kilogram. Kenaikan ini cukup tinggi dan memberatkan konsumen. Sebab, kenaikan harga biasanya tidak lebih dari Rp 500,” kata Gunawan, salah satu pedagang beras di salah satu ruko Pasar Tanjung, Jum’at (20/2/2015). Menurut Gunawan, kenaikan harga beras berlangsung sejak sepekan silam. “Pasokan beras seret karena petani banyak yang belum panen,” katanya. Kalau kondisi normal, lanjut Gunawan, sekali stok bisa mencapai 4 ton beras. Tapi sekarang hanya bisa stok 1 ton saja. “Itu pun beras jenis tertentu. Banyak jenis beras yang stoknya kosong,” ujarnya. Ahmad Fauzi, agen beras di Pasar Tanjung menuturkan, beberapa jenis beras, seperti jenis bramu, pandanwangi hingga IR 64 medium mulai langkah. “Kiriman tak ajeg (rutin) lagi,” ungkapnya. Biasanya, kiriman beras ia terima dari dari Jombang dan Pacet Mojokerto. “Di Sragen dan Ngawi sudah panen tapi ditarik ke daerah lainnya sehingga tidak sampai kesini," imbuhnya. Ujar Fauzi, selain panen telat di sejumlah daerah, penyebab lainnya yakni hujan sehingga petani kesulitan mengeringkan gabah. Ia menyebut harga beras jenis bramu naik dari Rp10.500 per kilogram menjadi Rp11 ribu per kilogram. Beras pandan wangi dari Rp10 ribu per kilogram menjadi Rp11 ribu per kilogram. beras jenis IR 64 medium dari Rp 9 ribu per kilogram menjadi Rp10 ribu per kilogram. Dwi, salah satu konsumen mengeluhkan kenaikan harga beras yang menurutnya lebih dari wajar. Ia gamang, jika kenaikan tak terkendali, berimbas pada pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. “Jatah untuk beli sembako bisa banyak tersedot untuk urusan beras saja,” ucapnya. Ia berharap Bulog segera turun tangan dengan menggelar operasi pasar khusus agar terjadi stabilitas harga beras di pasaran. (one)

(BACA SUMBER ASLINYA DISINI)