Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan kota Mojokerto, maka pembangunan kota sejak dari 1979 sampai dengan saat ini menunjukkan adanya perkembangan yang luar biasa, dari tahun 1983 sejak dicetuskannya suatu landasan konsepsional perencanaan pembangunan dengan wacana BUDIPARINDRA yang pada waktu itu dicetuskan oleh Walikotamadya HR Samioedin, BA, dimana wacana potensi tersebut bisa dikembangkan menjadi sebuah trade mark kota pada waktu itu, pemikiran ini didasari oleh adanya
potensi yang ada serta posisi kota Mojokerto sebagai wilayah hinterland dan penyangga Kota Surabaya.
Kemudian sampai dengan saat ini pembangunan terus berjalan setelah bergulirnya era reformasi, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas terutama dalam mengatur berbagai sektor penting di daerah, Kota Mojokerto tidak luput dari euforia reformasi tersebut, sejak ditetapkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan dirubah kemudian dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 maka pemerintah Kota Mojokerto menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kota Mojokerto tahun 2007 – 2010 yang menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 dengan mengagendakan pembangunan yaitu menciptakan Kota Mojokerto yang aman dan damai, menciptakan Kota Mojokerto yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto. Dari konsep pembangunan yang dibangun saat ini, kota Mojokerto akan menjadi kota terdepan di dalam kerangka demokrasi dan menjadi pusat perkembangan kota modern yang berlandaskan kepada penciptaan toleransi antar masyarakat dan pusat perekonomian di wilayah ‘hinterland’ dan penyangga ibukota Provinsi Jawa Timur.
Posting Komentar